APBN Makin Besar, Kesenjangan Kaya-Miskin Makin Lebar
JAKARTA – Pada era reformasi, kesenjangan ekonomi terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan era orde baru (orba). Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Tercatat, pada masa orba gini rasio hanya 0,31. Namun saat ini gini rasio sudah mencapai 0,42.
Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar mencapai Rp2.000 triliun. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Chairman Indonesia Social Justice Network (ISJN) Ahmad Zaky mengatakan, kondisi gini rasio tersebut, rawan terjadinya kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Jika kesenjangan tidak diatasi, maka juga rentan munculnya disintegrasi bangsa.
“Perlu perubahan kebijakan agar kesenjangan ekonomi bisa dikurangi dan kemakmuran rakyat terus meningkat. Dengan langkah tersebut, diharapkan anggaran APBN yang cukup besar tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” kata dia dilansir keterangan yang diterima Okezone, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Oleh sebab itu, ISJN mendukung dan mendorong agar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan Pinggiran Daerah. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat akses pemerataan bagi daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, pasokan listrik yang tidak mencukupi.
“Jangankan untuk industri kecil, untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga saja tidak mencukupi. Demikian juga pemenuhan Bahan bakar minyak (BBM) yg selalu lebih mahal dari harga di pulau-pulau utama. Hasil perikanan yg berlimpah tidak sebanding dengan harga BBM yang harus dibeli oleh nelayan,” kata dia.
Namun demikian, dalam melakukan percepatan infrastruktur tetap harus mempertimbangkan tata ekologi dan tata ekonomi. Sebab jika proyek infrastruktur tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga bisa menimbulkan masalah sosial dan lingkungan ke depannya.
Terkait hal tersebut, ISJN akan melaksanakan International Social Justice Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 di Hotel M-Regency Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden H.
M.Jusuf Kalla dan akan dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri diantaranya Australia, Philipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Konferensi ini akan mempresentasikan 30 paper dari kurang lebih 100 paper yang diterima n diseleksi oleh panitia. Tema- tema paper yang dipresentasikan terkait dengan isu-isu keadilan sosial seperti, pembangunan berkelanjutan, perluasan akses untuk kelompok disabilitas, demokrasi dan kekerasan, mitigasi bencana.
Posted: Desember 26, 2017 by isjn
APBN Makin Besar, Kesenjangan Kaya-Miskin Makin Lebar
JAKARTA – Pada era reformasi, kesenjangan ekonomi terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan era orde baru (orba). Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Tercatat, pada masa orba gini rasio hanya 0,31. Namun saat ini gini rasio sudah mencapai 0,42.
Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar mencapai Rp2.000 triliun. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Chairman Indonesia Social Justice Network (ISJN) Ahmad Zaky mengatakan, kondisi gini rasio tersebut, rawan terjadinya kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Jika kesenjangan tidak diatasi, maka juga rentan munculnya disintegrasi bangsa.
“Perlu perubahan kebijakan agar kesenjangan ekonomi bisa dikurangi dan kemakmuran rakyat terus meningkat. Dengan langkah tersebut, diharapkan anggaran APBN yang cukup besar tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” kata dia dilansir keterangan yang diterima Okezone, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Oleh sebab itu, ISJN mendukung dan mendorong agar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan Pinggiran Daerah. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat akses pemerataan bagi daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, pasokan listrik yang tidak mencukupi.
“Jangankan untuk industri kecil, untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga saja tidak mencukupi. Demikian juga pemenuhan Bahan bakar minyak (BBM) yg selalu lebih mahal dari harga di pulau-pulau utama. Hasil perikanan yg berlimpah tidak sebanding dengan harga BBM yang harus dibeli oleh nelayan,” kata dia.
Namun demikian, dalam melakukan percepatan infrastruktur tetap harus mempertimbangkan tata ekologi dan tata ekonomi. Sebab jika proyek infrastruktur tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga bisa menimbulkan masalah sosial dan lingkungan ke depannya.
Terkait hal tersebut, ISJN akan melaksanakan International Social Justice Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 di Hotel M-Regency Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden H.
M.Jusuf Kalla dan akan dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri diantaranya Australia, Philipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Konferensi ini akan mempresentasikan 30 paper dari kurang lebih 100 paper yang diterima n diseleksi oleh panitia. Tema- tema paper yang dipresentasikan terkait dengan isu-isu keadilan sosial seperti, pembangunan berkelanjutan, perluasan akses untuk kelompok disabilitas, demokrasi dan kekerasan, mitigasi bencana.
source: https://economy.okezone.com/read/2015/12/07/20/1262530/apbn-makin-besar-kesenjangan-kaya-miskin-makin-lebar
Category: ISJN News